Teladan dari Mantan Kapolri Hoegeng

“Kalau dipikir, kita sebagai anak dan ibu (Meriyati Roeslani -red) sebagai istri, itu mungkin nyesel dan kecewa (menikah dengan Hoegeng Iman Santosa). Kita tidak pernah menjadi anak pejabat itu tidak merasakan. Karena semua fasilitas itu tidak diberikan. Anak-anak tidak berani. Minta sepeda saja (kepada ayah) tidak berani ” – Aditya Soetanto Hoegeng ( anak kedua alm Hoegeng, mantan Kapolri 1968-1971).

Sumpah mau nangis saat edit feature profil Hoegeng milik seorang reporter untuk disiarkan di Hari Antikorupsi Senin 9 Des 2013 mendatang. Sosok pejabat negara seperti Pak Hoegeng makin langka di negeri ini. Sederhana, tak tergoda suap/ korup, idealis tapi tetap profesional.

Pembela Kaum Lemah

Gaji yang mereka peroleh relatif kecil, berkisar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulannya. Ancaman terror dan intimidasi membayangi pekerjaan mereka. Namun itu semua tak mengendurkan semangat kerja para pengacara publik LBH Jakarta. Mereka serius melayani dan mendampingi para pencari keadilan tanpa dipungut bayaran sepeser pun.  Berikut cerita tentang  anak-anak muda idealis yang tertarik bergabung sebagai pembela kaum lemah.

Suasana klien LBH Jakarta berkonsultasi

Hari beranjak siang di bilangan Salemba, Jakarta Pusat. Seorang lelaki muda memacu sepeda motornya. Tujuannya kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Setibanya di sana, sang pemuda langsung nyelonong ke salah satu ruang LSM hukum dan hak azasi manusia tersebut.

Arif Maulana nama anak muda itu. Hari itu, ia mendaftar sebagai calon pengacara publik. Arif masih duduk di bangku kuliah pasca sarjana Universitas Indonesia.

“Orang yang paling baik kan orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya kira di sini (LBH) adalah tempat yang paling tepat, menurut saya. Karena yang dibantu adalah orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tak punya akses ke keadilan. Kita tak pungkiri kita membutuhkan peningkatan kapasitas. Berkarir dsb. Saya melihat di LBH ini kita bisa belajar. Hukum seperti apa, dan melalui praktek. Mungkin pembelajaran lebih banyak, pengalaman lebih kaya dan interaksi langsung dengan masyarakat.”

“Kondisi hukumnya sudah hancur berantakan, gak tahu saya. Kok, Indonesia bisa bertahan ya. Dari penegak hukumnya seperti itu, pengadilan juga begitu dari pengacaranya juga begitu. Kok begini pengacara, seperti tak punya harapan.”

Itu tadi Yunita Purnama. Ingin ikut membenahi kondisi hukum tanah air yang masih karut-marut, jadi salah satu alasan perempuan berdarah Tionghoa ini ikut melamar sebagai pengacara publik. Sarjana hukumnya digondol dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta 2010 silam.

Sejak Desember lalu, LBH Jakarta memang tengah buka lowongan pengacara publik. Direktur LBH Jakarta, Nurcholis Hidayat.

“Proses di LBH ini ada limit waktu untuk menjadi pengacara publik. Total waktunya kan 8-9 tahun. Karena 9 tahun itu pasti ada yang keluar dan ditinggalkan. Makanya setiap tahun kami merekrut minimal 1 atau 2 pengacara publik sesuai kebutuhan.”

Para pengacara publik bertugas melayani dan mendampingi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses keadilan, lanjut Nurcholis.

Pendiri LBH, Adnan Buyung Nasution (tengah, berkacamata).

“Karena siapa lagi yang bisa bantu masyarakat kecil selain advokat yang peduli dengan kasus orang kecil. Karena dia butuh pengacara publik yang mau membantu dan tak perlu dibayar. Tapi dia punya motivasi dan keinginan untuk perubahan yang lebih baik. Sampai sekarang perannya masih relevan. Pertama advokat itu terbatas jumlahnya. Dan yang mau terjun ke pro bono atau tak dibayar itu jumlahnya sangat sedikit.”

Tak semua kasus hukum pidana atau perdata ditangani pengacara publik LBH Jakarta. Kasus yang diadvokasi utamanya, kata Hidayat, menyangkut kepentingan publik dan hak azasi manusia.

Misalnya kasus penggusuran, kesehatan, pendidikan sampai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Mengingat kasus yang ditangani kerap kali bersinggungan dengan kebijakan pemerintah, tak gampang menjadi pengacara publik. Selain sarjana atau mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum, mereka harus mengikuti sejumlah tes sampai pelatihan sebagai pengacara publik selama 2 bulan. Kembali Direktur LBH Jakarta Nurcholis Hidayat.

“Dari 50 peserta kursus itu biasanya yang direkrut 10-12 orang untuk mengabdi sebagai asisten pengacara publik selama 1 tahun. Harapannya biar dia lebih baik. Selama 1 tahun dia punya kesempatan untuk jadi pengacara publik di LBH. Semua bisa ikut seleksi lagi. Mereka saja yang berhak mengikuti pengacara publik.”

Salah satu calon klien LBH yang melaporkan kasusnya adalah Rojali. Lelaki hampir 60 tahun ini mengaku menjadi korban malpraktek dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM Jakarta.

“Sebelum operasi mata saya bagus, penglihatan baik. Dokter bilang saya ada katarak mesti operasi. Setelah menjalani operasi, mata saya bukannya semakin baik malah semakin berkurang penglihatan. Hampir mendekati kebutaan.”

Bagi sebagian orang layanan bantuan hukum cuma-cuma dari LBH ini sangat mereka butuhkan. Ini misalnya diakui Bismar Tambunan yang tengah terbelit kasus pesangon dan kepemilikan rumah dinas.

“LBH ini sangat membantu terutama kepada orang yang termarginalkan baik pengetahuan hukum maupun karena keadaan ekonomi yang tak mendukung. Jadi sangat bermanfaat.”

Menangani kasus hukum yang melibatkan masyarakat miskin sudah pasti tak bisa berharap penghasilan yang besar. Pun begitu, kerja pengacara publik ini penuh tantangan, yang seringkali bahkan mengancam nyawa.

Berjuang Tuntut Keadilan

Kantor LBH Jakarta siang itu mulai ramai. Di ruang tamu duduk sekitar 5 orang. Mereka akan mengadu atau berkonsultasi seputar kasus hukum yang menjerat mereka.

Sekitar empat meter dari ruang tamu, ada 6 meja dan masing-masing sepasang kursi. Di ruang terbuka tersebut, para pengacara publik LBH berkomunikasi dengan warga pencari keadilan.

Di salah satu ruangan LBH Jakarta, seorang pengacara publik tengah memulai pekerjaan. Dia adalah Pratiwi Febri. Sarjana Hukum jebolan UI 2009 itu tengah bergelut menangani kasus pekerja rumah tangga.

Sejak menjadi pengacara publik satu setahun lalu, ia bercerita tak semua kasus yang ditangani menang di pengadilan. Misalnya saja kasus pemutusan hubungan kerja seorang buruh di Serang, Banten.

“Di situ belajar soal sisi kemanusiaan. Mungkin sepele kita lihat. Misalnya soal gaji yang tak dibayar sesuai Upah Minimum Provinsi. Tapi ternyata itu berdampak kepada kehidupan keluarga mereka. Anak mereka tak bisa sekolah. Sempet down saat itu. Dan menitikan air mata. Mengapa sistem hukum yang ada tak adil.”

Tak jarang Pratiwi menemui calon klien yang berbohong.

“Sikapku adalah tegas, aturannya seperti ini kalau anda berbohong berarti tak ada trust. Sedangkan dasar dari relasi dari pengacara dan klien itu pada kepercayaan. Kebohongan itu banyak terdapat pada motivasi. Kasus bersifat kemanusiaan berdampak kepada HAM dan rasa keadilan secara umum. Tak jarang ada klien yang motivasinya adalah materi.”

Bekas pengacara publik LBH Jakarta Hermawanto bergabung di LBH pada 2002 silam. Saat kasus yang ditangani sampai meja hijau, tak jarang mereka berhadapan dengan pengacara tergugat, bekas alumni LBH.

“Kita kadang-kadang berbenturan dengan alumni LBH. Kita selalu menghormati profesi selama mereka pada koridor. Kalau mereka berada di luar koridor kita ingatkan mereka. Kalau tak salah saat itu Pemprov DKI memakai jasa pengacara M. Assegaf dan Todung Mulya Lubis. Dan kita minta agar mereka mengundurkan diri dari tim lawyer. Karena mereka masih terikat moral sebagai sesama alumni LBH.”

Hermawanto kini meniti karir sebagai pengacara swasta. Ia coba untuk mempertahankan idealismenya sebagai pengacara professional.

“Saya justru sekarang merasakan tantangan yang sangat berat dan besar justru saat saya berada di luar LBH. Ketika dulu saya datang ke mana-mana atas nama LBH, maka anggaplah jalan menjadi lurus dan lancar. Tapi ketika berada di luar LBH pertarungan kita menjadi individual. Di situlah ujian integritas. Di situlah ujian menjadi kongkrit. Yang diuji personal bukan institusi lagi. Tantangan terbesar adalah saat berada di luar LBH.”

Selain kwalitas gugatan dan pembelaan yang baik, sebuah kasus menang di pengadilan tak lepas lepas dari dukungan dan semangat klien untuk bersama-sama berjuang menuntut keadilan. Pengacara publik LBH Jakarta Pratiwi Febri.

“Dia (klien -red) gigih, mengingat kerja LBH tak seperti law firm, kalau kantor pengacara kan diserahkan kemudian sepenuhnya ditangani pengacara. Kalau klien LBH kebanyakan tak diam saja. Tapi mengupayakan, harus aktif.”

Faktor lainnya yang tak kalah penting timpal Hermawanto adalah dukungan dari masyarakat dan media-massa.

“Jadi dalam beberapa kasus menurut saya factor yang terkuat adalah control public dan dukungan media. Hari ini ada masalah pertama bahwa mafia peradilan masih kuat. Kemudian kwalitas hakim yang repot. Dua masalah ini harus ada tekanan. Dua-duanya harus berjalan. Tanpa itu menurut saya amat sulit kita untuk menang.”

Pekerjaan yang ditangani pengacara public tak selamanya mulus. Intimidasi dari pihak tertentu yang tak menyukai sepak terjang kerap mengintai. Ini cerita Hermawanto.

“Terakhir saya diancam ketika saya mengungkap dugaan kasus korupsi proyek pemerintah, proyek infastruktur. Dan saat itu akan diungkap ke KPK. Saat itu saya diancam akan dibunuh. Awalnya biasa saja menghadapi ancaman. Ketika muncul tanda-tanda ancaman fisik ketika dia mengikuti gerak saya ke mana-mana, saya lantas meminta perlindungan kepada KPK.”

Meski ancaman terror dan intimidasi kerap membayangi, tapi nyali calon pengacara publik Arif Maulana dan Yunita Purnama tak ciut. Mereka sudah siap menanggung segala resiko saat membela kaum tuna hukum yang sulit mendapatkan keadilan.

“Otomatis nyawa kita juga terancam. Karena banyak kasus yang ditangani sensitif. Kemudian akan berhadapan dengan orang-orang yang punya “kekuatan besar”. Ada ancaman fisik, teror”, kata Yunita.

“Memilih jalur di LBH memilih jalur susah. Menyitir pendapat Tan Malaka itu barang siapa hendak menciptakan kemerdekaan umum, dia harus siap sedia merelakan atau ikhlas untuk menderita. Jadi saya kira itu sebuah pilihan. Orang kalau sudah memilih berarti mesti siap menanggung resiko, apapun itu”, tutup Arif. (Fik)

Wisata Sejarah ke Landmark Menteng

Wisata Sejarah ke Landmark Menteng

Ribuan bangunan tua berdiri di Jakarta. Namun hanya sekitar 200–an bangunan bersejarah yang telah dilindungi atau dikonservasi. Beberapa diantaranya  gedung peninggalan era kolonial di kawasan Menteng.  Bersama Sahabat Museum, saya ikut  berwisata sejarah  menyambangi  bangunan cagar budaya. Seperti apa kondisinya? Apakah seluruh bangunan yang menjadi landmark atau penanda kota  dalam kondisi terawat?

Peserta wisata sejarah berfoto di gedung Kunstkring era kolonial (Foto-foto koleksi penulis)

Delapan puluhan  orang berkerumun di halaman Masjid Cut Meutia,  Menteng,  Jakarta, Minggu (20/11) silam. Mereka adalah peserta acara Plesiran Tempo Dulu yang digagas komunitas pecinta sejarah, Sahabat Museum.  “Selamat pagi, sudah sarapan semua ya. Jadi tidak ada yang lemes ya saat jalan-jalan. Saya Nadia dari Pusat Dokumentasi Arsitektur. Hari ini  mudah-mudahan saya bisa memuaskan rekan-rekan semua menceritakan tentang Menteng dan 4 gedung yang akan kita datangi pagi ini.”

Nadia Purwestri didapuk Sahabat Museum sebagai pemandu wisata. Ada 4 gedung peninggalan era kolonial dan masa Pemerintahan Soekarno yang akan disambangi. Diantaranya NV. De Bouwploeg , Kunstkring, dan Bank Industri Negara.

Nadia Purwestri (sebelah kiri) dari Pusat Dokumentasi Arsitektur.

Gedung bersejarah pertama yang dikunjungi adalah Bouwploeg.  Lokasi gedung ini tak jauh dari Stasiun kereta api Gondangdia, atau berada di Jl. Cut Meutia. Bangunan yang dindingnya didominasi cat putih, ini dirancang sendiri oleh Moojen  sekitar  1910.  “Moojen adalah arsitek Belanda yang datang ke Indonesia pada akhir abad 19. Untuk mulai pembangunan Menteng Moojen membangun gedung ini. Gedung yang sekarang menjadi Masjid Cut Meutia ini awalnya adalah kantor developernya Menteng. Dia yang merencanakan Menteng pertama kali. Dia yang ditunjuk Pemerintah Kota  Batavia untuk merencanakan sebuah kawasan perumahan,” jelas Nadia.

Gedung Bouwploeg tampak depan

Dari gedung inilah, wilayah Nieuw-Gondangdia atau kemudian disebut Menteng mulai ditata dan dibangun. Sebelum menjadi tempat ibadah, pada masa Orde Lama gedung ini pernah dipakai Dinas Perumahan. Di awal era Orde Baru, bangunan ini nyaris dirobohkan. Namun rencana itu ditentang Jendral Nasution. Ia  mengusulkan agar bangunan dilestarikan. Hingga kemudian dipakai oleh Kantor Urusan Agama, sekaligus untuk kegiatan peribadatan. Sejak 1985 berubah menjadi Masjid Cut Meutia hingga sekarang.  Sebelum dipergunakan sebagai masjid, di ruang  utama masih terdapat tangga lebar untuk mencapai ruang-ruang kantor di lantai dua. “Jadi ada pergantian kepemilikan. Dari kantor menjadi masjid. Jadi mau tidak mau  menuntut ada penyesuaian dari bangunan itu. Contohnya tangga di dalam di ruang utama yang di dalam yang dipindahkan ke luar,”tutur Nadia.

 Jejak sejarah bangunan ini masih terlihat. Bekas ruangan kerja  misalnya berlangit-langit tinggi dan berjendela besar. Cahaya cukup sangat penting bagi arsitek yang bekerja didalamnya.  Sirkulasi udara mengalir dengan baik dengan adanya ruang tengah yang tinggi. Udara panas dapat keluar melalui jendela-jendela di bawah kubah atapnya. Usai menengok interior gedung Bouwploeg, peserta menuju bangunan sejarah berikutnya.

Kuntskring: Awal Arsitektur Modern Indonesia

Lokasi gedung Kunstkring yang diarsiteki Moojen, berada persis di muka Jalan Teuku Umar. Berjalan kaki, dari  gedung Bouwploeg atau Masjid Cut Meutia butuh waktu beberapa menit saja.  Bangunan ini, jelas Nadia  bisa dikatakan sebagai salah satu landmark atau penanda  kawasan elite tersebut. “Bangunan ini dibangun sebagai kantor  Nederland Indische Kunstkring, perkumpulan pecinta seni yang ada di Batavia. Dibangun di awal abad 20. Bangunan ini yang unik punya 2 pintu masuk, pintu masuk pertama  yang berada di depan kita  Dan yang lainnya yang ada di sebelah barat,”ungkap Nadia.

Bagian depan gedung ini dihiasi dua menara beratap kubah dan tiga pintu masuk yang  diapit dua jendela. Sementara bangunan bagian atas dihiasi lima balkon. Moojen menghasilkan bentuk bangunan sederhana namun apik dan asri. Beberapa detail menarik untuk diamati misalnya  lengkungan di atas pintu masuk, deretan balkon di atas pintu utama, serta lampu bergaya dekoratif.

Interior gedung  dirancang indah antara lain menggunakan lapisan kayu gelap. Pada masanya arsitektur gedung ini diacungi jempol para penikmat seni bangunan.  Pada 1923 ada arsitek top yang juga bapak arsiteknya Belanda, Hendrik Petrus. Dia datang ke Hindia Belanda  melihat  gedung gedung.Saat dia melihat gedung ini,  dia mengatakan  ini adalah awal arsitektur modern di Indonesia,” jelas Nadia.

Pada masa kemerdekaan bangunan ini sempat dijadikan  Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Setelah diambil pihak swasta, Kunstkring kini  berubah fungsi sebagai resto dan tempat kongkow kaum berduit.  Setelah puas mata dimanjakan keelokan arsitektur Kunstkring, peserta menuju bangunan bersejarah era Soekarno.

Gedung BIN Besutan Silaban

Hujan gerimis mulai singgah di kawasan Menteng. Namun langkah peserta tak surut. “Bapak, Ibu sekalian kita berada di Gedung BIN. Hati-hati diciduk (tertawa). Ini adalah gedung Bank Industri Negara,” seloroh panitia acara.

Lokasi gedung Bank Industri Negara yang kini dipakai salah satu bank BUMN tersebut berada di Jalan RP Soeroso. Seorang panitia menjelaskan bangunan ini diarsiteki Fredrich Silaban.  Ia adalah salah satu arsitek kenamaan yang dimiliki Indonesia jelas Nadia Purwestri yang menjabat Direktur Eksekutif  Pusat Dokumentasi Arsitektur tersebut. “Pada masa itu Soekarno membuat bangunan yang besar-besar. Misalnya Masjid Istiqlal, Gedung Pola, dan Stadion Gelora Bung Karno. Itu bisa dikatakan proyel mercusuar. Tujuannya ingin mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah salah satu arsiteknya yang membangun bangunan besar itu  adalah Silaban.”

Peserta berada di lobi gedung BIN karya arsitek F.Silaban

Silaban membangun Gedung Bank Industri Negara  pada 1950-an. Arsitektur bangunan disesuaikan  dengan udara tropis. Ini ditandai dengan banyaknya lubang angin  bermotif geometris. Sementara di salah satu sudut ruang lobi, dibangun tangga melingkar yang indah.

“Arsitektur ini adalah arsitektur modern.Tidak ada ornament sama sekali. Makanya kenapa tangganya dibuat menarik.Walaupun tanpa ornament, sudah membuat ruangan ini indah dengan tangganya,” jelas Nadia.

Kondisi 3 bangunan bersejarah tersebut, harus diakui sangat terawat. Pengunjung nyaman menikmati keindahan arsitektur yang disajikan gedung-gedung tersebut.  Namun tak semua bangunan tua bersejarah di Jakarta terawat.

Bangunan Sejarah: Merawat Jati Diri Bangsa  

Peluh membasahi kening Nayla. Bocah 8 tahun itu begitu bersemangat mengikuti acara Plesiran Tempo Dulu  bersama ibu dan kakaknya. Tak hanya Nayla dan keluarganya yang senang bertandang ke gedung-gedung bersejarah di Menteng, Jakarta. Kesan serupa juga dirasakan peserta lainnya. “Acaranya menarik ya. Mengunjungi tempat-tempat yang pernah kita lihat dan kunjungi tapi tak tahu sejarahnya, “ aku Andreas. “Pertama pengetahuan. Indonesia kan luas saya ingin tahu banyak tempat,”ungkap Cici . Saya penggemar sejarah. Supaya kaum muda ini bisa menghargai sejarah, perjuangan bangsa dsb,” jelas Johny.

Para peserta terlihat antusias. Mereka tak segan bertanya jika masih ada pertanyaan yang mengganjal dipikiran. Lewat acara ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk peduli kepada bangunan sejarah semakin tinggi, jelas Ade Purnama, Koordinator Sahabat Museum. “Yang bisa kami lakukan adalah memberikan penyadaran pelestarian bangunan sejarah kepada masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat kita (terhadap bangunan sejarah) juga masih rendah. Jangan kita bandingkan (kesadaran) masyarakat di sini dengan masyarakat di Eropa atau Amerika yang sudah tinggi. Ada banyak factor yang sebabkan kesadaran masyarakat kita terhadap pelestarian bangunan bersejarah masih rendah,”

Ade Purnama, Koordinator Sahabat Museum (kiri)

Tak hanya di Jakarta, sejak 2003 ungkap Ade, mereka telah berkeliling ke berbagai pelosok nusantara  menggali tempat-tempat bersejarah. Bangunan bersejarah selain menarik dipelajari, juga penting  bagi masyarakat dan pemerintah. “Itu sebagai landmark kota. Misalnya kalau kita berada di Menteng:”Itu loh yang deket gedung Bouwplog”.   Itu sebagai penanda (sebuat kota). Identitas kota. Ini penting. Kami berpendapat itu penting dan dipelihara, dilestarikan. Dia bisa menjadi ikon kota.”

Selain itu masyarakat dapat mengetahui perjalanan sejarah arsitektur, timpal Direktur Eksekutif  Pusat Dokumentasi Arsitektur,  Nadia Purwerstri.   “Kalau dilihat dari perjalanan sejarah  dari sisi arsistektur   Indonesia mulai dari arsitektur klasik seperti adanya candi.Kemudian  yang terpengaruh pada masa Islam, kemudian arsitektur tradisional yang benar benar lokal dan masa kolinial mulai dai benteng sampai bangunan yang modern seperti bangunan yang ada di Menteng dst sampai masa kemerdekaan. Kenapa kita harus lestarikan ini  karena sejarah itu kan membentuk jati diri bangsa kita.  Jadi kalau kita tetep jaga bangunan ini,  jati diri bangsa kita tetap terjaga.”

Namun tak semua bangunan bersejarah yang nasibnya terurus seperti di kawasan Menteng. Sebut saja bangunan yang ada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Berdasarkan data Balai Konservasi Benda Cagar Budaya di Kota Tua terdapat hampir 250 bangunan tua sisa peninggalan kolonial dan Cina yang masih berdiri.

Sejumlah atap bangunan di Kota Tua terlihat rusak atau bangunan yang mulai kropos dimakan zaman. Pemilik bangunan emoh merawat. Sebagian tak lagi tinggal di sana akibat trauma pasca kerusuhan  yang  melanda kawasan Pecinan tersebut pada Mei 1998 silam. Saat itu sejumlah bangunan dirusak dan dibakar massa. Kepala Balai Konservasi Benda Cagar Budaya, Pemprov DKI Jakarta Candrian Attahiyyat. “Banyak orang-orang Cina yang nampaknya rada enggan melestarikan. Karena alasan politis. Karena biasanya bangunan yang bergaya Cina di Gelodok dan sekitarnya mereka trauma dengan huru-hara.”

Sebagian bangunan bahkan sudah dijual, beralih kepemilikan.  Ketua Paguyuban Kota Tua Jakarta, Jacky Sutiono ikut berkomentar. “Mengapa bangunan tua di sini ditinggalkan, karena tak ada nilai ekonomisnya. Tak ada kehidupan. Ini yang paling penting. Kalau di sini ada kehidupan, semua akan berlomba-lomba memperbaiki gedung tuanya.”

Agar kehidupan di Kota Tua terus berdenyut,  salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI, kata Jacky  dengan cara memperbaiki manajemen lalu lintas.  Ini perlu dilakukan agar kendaraan tak seenaknya melintas  atau parkir di kawasan bisnis dan cagar budaya tersebut. “Kalau di kawasan Kota Tua dibikin Ring Road orang mau ke Kota Tua tidak bisa seenaknya lewat jalan di bawahnya. Sebab ini akan dilewati para pengunjung Kota Tua. Apa yang dibenahi? Saya minta kepada pemerintah no 1 nya adalah benahi traffic management-nya.”

Jacky optimistis jika lalu—lintas tak lagi semerawut, bangunan di Kota Tua akan semakin dilirik wisatawan dalam dan luar negeri.  Merawat bangunan bersejarah memang tak mudah seperti membalikan telapak tangan.  Perlu dukungan semua pihak. “Masyarakat, pemilik (bangunan bersejarah) ikut bertanggung jawab. Meski demikian Pemprov DKI bersikeras melestarikan bangunan-bangunan tersebut. Contohnya bangunan Cina di Gelodok. Memang sudah berkurang sekarang. Tetapi Pemprov DKI tak hanya melestarikan secara arsitektural, tetapi kehidupan budaya Cina di sana tetap berlangsung,” jelas Candrian.

Ketidakpedulian membuat bangunan  bersejarah hancur dimakan zaman. Atau lenyap,  dikalahkan  kepentingan ekonomi.  “Kenapa kita harus lestarikan ini  karena sejarah itu kan membentuk jati diri bangsa kita.  Jadi kalau kita tetep jaga bangunan ini,  jati diri bangsa kita tetap terjaga.”

(MTBW)

Pejuang Ciliwung

“Memang jadi aneh karena seperti orang gila  mengumpulkan  sampah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak apa-apa juga.  Siapa tahu ada yang melihat ada yang mengikuti jejak kita”

Salah satu sudut Sungai Ciliwung yang tercemar di Condet, Jaktim. (Foto: Agustus 2011)

Beragam cara dilakukan warga untuk merawat dan melestarikan Sungai Ciliwung. Mereka bekerja tanpa banyak bicara atau menunggu bantuan pemerintah. Seperti yang dilakukan Hapsoro, dari Komunitas Peduli Ciliwung, Bogor. Sejak dua tahun silam, pejuang sosial itu berinisiatif memulung sampah di bantaran sungai. Sementara dari Condet, Jakarta komunitas serupa berupaya menjaga kekayaan flora setempat agar tak tergerus banjir besar Ciliwung. Paguyuban yang dipimpin Abdul Kodir ini, tak bosan  menyuarakan keprihatinan atas tercemarnya sungai tersebut. 

“Pemulung” Pelestari Ciliwung

Cuaca terik Kota Bogor akhir Agustus 2011 silam tak menghalangi langkah Hapsoro. Kening lelaki 40 tahun itu mulai basah oleh keringat. Bersama Koordinator Komunitas Peduli Ciliwung itu, kami  berjalan menuju tepi Sungai Ciliwung. Persisnya di Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat.

Musim kemarau membuat volume air Ciliwung menyusut. Batu-batu sungai berbagai ukuran berserakan di bantaran.

Batu-batu Sungai Ciliwung

Meski hanya memakai sandal jepit, Hapsoro tangkas menginjak batu sebagai pijakan. Sepanjang jalan, berbagai jenis sampah ditemui. Kondisi Sungai Ciliwung yang tercemar oleh sampah dan limbah pabrik kata Hapsoro, sudah terjadi sejak di hulu.

“Jadi saat kami telusuri Sungai Ciliwung dari titik 0, dari hulunya. Salah satu titik 0 itu di Cagar Alam Telaga Warna, di Puncak Pass. Ternyata gak sampai 1 km, air itu sudah tercemar. Karena sungai itu melewati kebun teh. Ada pestisida, bahan kimia dsb. Dan setelah lewat kebun teh, di kampung pertama, Desa Tugu Utara sudah banyak tumpukan sampah.”

Saban akhir pekan Hapsoro dan rekan-rekannya di KPC memulung sampah. Kegiatan ini dilakoni sejak dua tahun silam.

Sambil jongkok Hapsoro  menunjukan tumpukan sampah. “Yang ada di hadapan kita saat ini kantong plastik hitam, kulit durian, kulit kelapa, styrofoam, kardus jus, tinggal sebut saja, pasti ada di sini. Supermarket sampah (tertawa). Nah, ini semua sampahnya kita angkat. Kecuali yang organik seperti kulit buah, itu tak diangkat. Jadi yang diangkat seperti plastik, kain, logam misalnya.”

Hapsoro. Koord. Komunitas Peduli Ciliwung, Bogor.

Komunitas Peduli Ciliwung juga menanam benih pohon Beringin dan Nyamplung di bantaran sungai. Kegiatan ini lahir secara spontan. Sebagai warga Kota Bogor, Hapsoro mengaku malu dan prihatin melihat sungainya tercemar.

“Memang jadi aneh karena kaya orang gila sih ngumpulin sampah. Apa memang kita mampu membersihkan sampah itu? Tapi setelah dipikir-pikir lagi gak apa-apa juga. Minimal kan kalau kita membersihkan sampah, kalaupun tidak semuanya. Minimal ada upaya kita membersihkan. Siapa tahu ada yang melihat ada yang mengikuti jejak kita. Jadi dari hal yang sederhana itu akhirnya berjalan,” ungkapnya.

KPC menetapkan 11 titik lokasi pemulungan sampah. Mulai dari Kelurahan Katulampa sampai Kelurahan Sukaresmi. Saban Sabtu, KPC bersama warga Bogor yang tergerak hatinya, memunguti sampah secara bergantian. Tak ada syarat khusus dalam kegiatan sukarela ini. Siapapun boleh ikut. “Hanya niat saja. Karena yang kami siapkan itu hanya karung. Selebihnya tak ada. Karena kami tak mempersulit kegiatan memungut sampah ini menjadi kegiatan yang ribet. Misalnya dengan sarung tangan, sepatu bot, dengan alat pengangkut sampah. Kalau ada sepatu bot ya pakai sepatu bot kalau tak ada yang telanjang kaki misalnya seperti itu,” beber Hapsoro.

Sampah yang mereka pungut lantas dipilah. Selanjutnya diangkut mobil milik Pemerintah Kota Bogor ke tempat pembuangan akhir. Sebelum pemkot membantu, Hapsoro dan rekannya patungan untuk sewa mobil  100 ribu rupiah. Namun kegiatan mulia KPC ini belum didukung seluruh warga. Hanya segelintir yang mulai sadar pentingnya melestarikan Ciliwung. Shanty, warga Bogor, “Gak tahu ya. Masing-masing ya. Jadi kesadaran sendiri ya. Ada yang buang sampah di tempatnya. Ada juga yang masih buang sampah di situ.”

Aloy, juga warga Bogor, “Harapan saya jangan putus asa. Kalau bisa seterusnya (aksi mulung sampah). Mungkin sekali warga dikasih contoh liat, gak sadar. Karena sering melihat lama lama akan sadar.” Pemkot Bogor sampai pemerintah pusat, kritik Hapsoro belum serius memperbaiki Ciliwung. Situasi ini diperparah dengan prilaku warga yang ogah merawat sungainya.

Namun, KPC tak mau bergantung kepada pemerintah. Ia yakin upaya kecil yang mereka lakukan suatu saat dapat menggugah kesadaran warga.

“Kalau ingin melakukan sesuatu perubahan tak usah berpikir bagaimana perubahan itu bisa dilakukan. Ikuti saja kata hati. Kalau bisa melakukan mungut sampah ya mungut sampah. Buat perubahan tak perlu rumit, tak perlu penuh diskusi dan perdebatan. Perubahan bisa dilakukan dengan yang paling sederhana. Seperti ini membersihkan lingkungan. Tak usah berpikir kita tunggu bantuan dari mana-mana, ” ungkap Hapsoro.

Limbah Ciliwung Mengalir di Condet

Di sekeliling areal Komunitas Ciliwung, Kelurahan Balekambang Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur  beragam jenis pohon tumbuh lebat. Sebut saja diantaranya pohon cempedak, pisang, dan tentu saja tanaman khas daerah ini, salak. Setibanya di tanah datar terhampar kebun salak. Dua buah bale bambu berukuran besar ada di sudut kebun. Di atas bale, seorang lelaki duduk bersila tengah berbincang dengan tiga orang.

Nama lengkapnya Abdul Kodir, pendiri Komunitas Ciliwung Condet. Lelaki 40 tahunan itu tengah menemani tamu dari salah satu kelompok pecinta alam. Mereka ingin menanam pohon di bantaran kali, dan berkonsultasi dulu dengan Kodir. Penanaman pohon di bantaran Ciliwung adalah salah satu program sosial yang dilakukan komunitas ini.  Kegiatan lain menjaga kelestarian tanaman lokal yang terancam punah akibat banjir sungai Ciliwung.

Pada 1997 dan 2002, kata Kodir, banjir memusnahkan sebagian tanaman khas daerah ini seperti duren dan salak. “Kemudian saya mulai merevitalisasi tanah yang terkena banjir, dari sampah dan belukar. Dan kemudian saya bersama teman-teman menyosialisasikan pentingnya menjaga warisan orang tua, titipan orang tua.”

Selain banjir, sampah dan alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian Ciliwung, komunitas ini sangat prihatin dengan terus mengalirnya limbah industri. “Tapi kita tak bisa bicara tanpa data. Ini perlu penelusuran. Perlu semacam obeservasi yang lebih mendalam lagi. Karena kita lihat dari hari ke hari tingkat perubahan warna itu sudah jelas sekali. Ini bukan air semata tapi sudah bercampur limbah. Kadang-kadang hitam, kuning, merah. Kita pernah jumpai hal-hal semacam itu.”

Pegiat Komunitas Ciliwung Condet, Sudirman Asun mengajak saya  melihat langsung kondisi air sungai yang diduga tercemar limbah.Di tepi sungai terlihat ragam jenis sampah mulai dari sampah rumah tangga sampai berangkal sisa bangunan teronggok begitu saja.

Siang  itu  air Ciliwung tak terlalu deras mengalir. Telunjuk Sudirman lantas menunjukan aliran air yang keruh. “Ciliwung beberapa hari ini agak hitam warna air sungainya. Kalau tak terkena limbah, warna air jernih. Pagi tadi warna airnya lebih pekat.”

Agar tak diketahui aparat yang berwenang, limbah diduga dibuang pada malam hari. Akibatnya mudah ditebak. Kerusakan salah satu sungai terbesar di Indonesia itu, semakin parah. Secara sederhana Sudirman, jelaskan indikator alaminya.“Ini keberadaan cacing merah, sebagai bio indicator bahwa sungai sudah rusak.”

Indikator lainnya kata Abdul Kodir dengan punahnya ikan khas Ciliwung. “Banyak spesies ikan yang sudah jarang kita lihat. Kalau dulu kita masih sering melihat orang menjala itu dapat ikan Bawung, Lempalung, Tawes, sampai ikan Senggal. Sekarang sudah tak ada. Malah sekarang ikan sapu-sapu yang menjadi raja. Karena dengan kondisi air seperti ini cocok. Dengan tingkat kekeruhan air seperti ini dia cocok hidup.”

Sudirman mengaku masalah pencemaran Ciliwung sudah disampaikan kepada pejabat di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta. “Saya pernah bertemu Rusman Sagala dari Sekretariat Ciliwung Bersih, BPLHD. Saya pernah tagih sudah data-data perusahaan yang diklaim telah ditindak. Tapi dia ngeles, dan beri no telepon atasannya.”

Abdul Kodir mengingatkan pemerintah agar tidak cuek dengan masalah ini. “Yang sudah jelas ini merugikan semua orang, merusak lingkungan. Kalau memang tujuannya merusak, silahkan ditindak. Pada pihak yang terkait tegakkan semuanya. Tak ada sanksi dan peringatan yang kita lihat. Proses perusakan lingkungan terus terjadi. Ini sudah mati hukum.”

Tentu saja upaya penegakan hukum, harus diimbangi dengan kesadaran warga merawat Ciliwung. (MTBW| Foto: Koleksi pribadi)

Hidup Baru Para Teroris

“Ketika (dulu) kita makan sambil megang M16, sekarang kita megang garpu-sendok. Senpi (senjata api) juga. Cuma ini sendok dan piring…”

Yusuf, bekas terpidana kasus terorisme. Kini berprofesi sebagai koki.

Data Kepolisian Indonesia menyebutkan sampai 2010, lebih dari 500 orang ditangkap terkait kasus terorisme. Sekitar separuhnya telah dibebaskan. Sebagian kembali lagi terjerat kelompok terorisme, lantaran tak ada program rehabilitasi untuk mengikis ideologi kekerasan yang selama ini bercokol. Yayasan Prasasti Perdamaian hadir, membantu para bekas teroris menata hidup baru mereka, bebas dari aksi terorisme.  Bulan Mei 2011 silam, Taufik Wijaya datang ke Jawa Tengah, menengok kafe dan tambak ikan yang kini mereka kelola.

Hidup Baru

Kawasan Simpang Lima di Semarang, Jawa Tengah, adalah jantung ibukota. Di sebuah restoran, seorang laki-laki tampak sibuk mengiris cabai dan tomat. “Ok saya tambah lomboknya. Barangkali ada yang suka agak pedes kali. Ini bistik iga bakar sapi. Ciri khas dari Dapoer Bistik.”

Namanya Machmudi Hariono, disapa Yusuf. Ia adalah pengelola Dapoer Bistik. Bangunan dua lantai ini tak terlalu besar, total ada 10 meja tersedia. Sebagian besar dinding pun belum dicat.

Yusuf baru keluar dari penjara dua tahun lalu, terkait kasus terorisme. “Ya kita kan dalam proses kembali ke tengah masyarakat kan perlu proses. Saya juga tak menyangka kalau harus melalui jalan seperti ini saya lebih akrab dengan umat dengan masyarakat. Seiring saat kita bertahan hidup di hutan pun kita juga pun sering memasak binatang buruan, seperti rusa. Semuanya juga menggunakan bumbu-bumbu yang tak jauh beda. Cuma khasnya saja yang berbeda. Ketika kita makan sambil megang M16, sekarang kita megang garpu-sendok. Senpi (senjata api) juga. Cuma ini sendok dan piring. Ha ha ha..”

Noor Huda Ismail (sebelah kanan) Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian

Yusuf adalah veteran perang yang tergabung dalam Front Pembebasan Islam Moro MILF, yang berbasis di Mindanao, Filipina. Sekembalinya ke Indonesia pada 2002, ia bertemu Mustofa yang mengaku sebagai pengusaha. Setahun berikutnya, Mustofa bersama jaringannya diringkus aparat, begitu pula Yusuf. Mereka terbukti menyimpan bahan peledak di kontrakan milik Mustofa.

“Kita dapati semua bahan peledak, dokumen, senjata api dan semua jenis amunisi. Kita diindikasikan sisa-sisa dari kasus Bom Bali 1. Barang-barang itu diklaim (aparat) sebagai sisa sisa bom Bali I. Dalam persidangan semua pengakuan barang barang tsb berasal dari Poso dan Ambon. Jadi mungkin diamankan asetnya.”

Yusuf divonis 10 tahun penjara. Karena berkelakuan baik, sekitar lima tahun kemudian, Yusuf bebas. “Saya tahu sejak awal (napi) kembali ke masyarakat sulit. Karena perlu wadah. Wadah di sini itu usaha nyata yang berkait dengan pekerjaan. Yang mana pekerjaan itu secara otomatis harus berinteraksi dengan masyarakat, yang mengetahui title kami sebagai teroris. Ketika umat menerima kami dengan baik. Tentunya itu kehidupan yang lebih baik buat kami.”

Yusuf mengaku jera terlibat aksi terorisme. Ia bilang akan berpikir dua kali jika ada pihak tertentu yang mengajaknya terlibat kembali tindak kekerasan atas nama agama.Yusuf ingin menafkahi keluarga dari usaha yang halal. Dan meluangkan sebagian waktu membesarkan anaknya yang berusia hampir dua tahun.

Kini Yusuf mengelola bisnis makanan ‘Dapoer Bistik’ bersama 10 karyawannya, sejak setahun silam. “Bistik iga bakar sapi, favorit menu yang kita hadirkan untuk masyarakat Semarang.”

Pengunjung puas dengan kualitas makanan di restoran ini. “Rasanya mantap!” kata Rina. “Hampir sudah saya coba semuanya. Yang belum mungkin hanya kepiting,” lanjutnya.

Inilah hasil dari program pendampingan ekonomi bagi napi kasus terorisme yang digagas Yayasan Prasasti Perdamaian. Direktur Yayasan, Noor Huda Ismail mengatakan,“Saya tak pernah sebut program ini program deradikalisasi. Tapi saya sebut sebagai program disengaged. Mencoba memisahkan orang-orang ini dari cara kekerasan untuk capai tujuan politik. Jadi bukan deradikaliasi. Karena tak masalah orang berpikir radikal, gak masalah kan? Jadi ini program memberi kesempatan kedua setelah mereka terlibat dalam aksi kekerasan.”

Kesempatan kedua kini juga dicecap Harry Setia Rahmadi. Harry pernah divonis penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dia dituduh menyembunyikan gembong teroris. “Pada Januari 2007, saya kedatangan tamu dua orang yang mengaku dari Densus 88 (Anti Teror). Saya dituduhkan pasal 13, yaitu menyembunyikan informasi tentang Noordin M Top.”

Ia mengaku dijebak. Kini Harry mengelola tambak ikan dan udang, dimodali Yayasan Prasasti Perdamaian. “Kebetulan saya lulusan Ekonomi Manajemen dari Undip Semarang, lulus tahun 2000. Saya berpikir ekonomi. Kebetulan saya dan Pak Huda memiliki visi yang sama.”

Hari setuju mengelola tambak bersama Yayasan Prasasti Perdamaian karena ia ingin sekaligus mengurus anak-istrinya. Ia juga mengaku punya kesamaan pandangan, seputar pemberdayaan ekonomi bekas teroris yang baru keluar penjara. “Jadi kesepakatan kita dengan Pak Noor Huda adalah kita hanya bersifat ekonomi bisnis.  Soal aqidah (urusan) you, masing masing. Lu, kalau mau “ikut lagi” silahkan. Tapi jangan libatkan kami (yang sudah ikut dalam program pemulihan YPP.”

Tambak seluas 3 hektar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ini memang belum berbuah manis. “Memang belum sesuai harapan. Lebih karena faktor alam. Karena tanah yang kena hujan masuk ke air dan air menjadi asam. Sehingga meracuni ikan dan udang di sana.”

Dari meja dapur sampai tambak ikan, mereka yang pernah dipenjara untuk kasus terorisme ini membuka lembaran hidup yang baru. Mengingat latar belakang kekerasan yang mereka punya, apakah program ini berhasil mengikis ideologi kekerasan yang melekat?

Memutus Ideologi Kekerasan

Malam itu, Noor Huda Ismail tengah membicarakan soal kartu nama untuk usaha Kafe Kongkow, yang dikelola Yayasan Prasasti Perdamaian bersama Yusuf, bekas teroris.

Kafe ini adalah bisnis lain yang dijajaki Yayasan Prasasti Perdamaian bersama bekas napi kasus terorisme. Letaknya di daerah Tembalang, Semarang, tak jauh dari kampus Universitas Diponegoro. “Karena di usaha kafe kita tak bisa pilih konsumen. Siapa yang datang mesti dilayani. (Berpenampilan) seksi, bule, jilbab atau sebaliknya. Dengan teologi seperti ini saya harapkan (bekas napi teroris) akan inklusif dengan sendirinya.”

Pemulihan kembali bekas terpidana kasus terorisme adalah salah satu program kerja lembaga ini. Tujuannya selepas hidup di penjara, mereka tak kembali terseret aksi teror, kata Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail. “Jadi ini program memberi kesempatan kedua kepada mereka. Satu, oleh kelompok mereka sendiri mereka dipinggirkan, karena dinilai sudah tak bersih. Kedua, oleh masyarakat mereka distigma sebagai teroris. Padahal orang yang terlibat terorisme itu tingkat keterlibatannya berbeda-beda.”

Huda melanjutkan, “Kalau alasan yang saya pilih mengapa ekonomi, karena kan sebuah program pendampingan ini kan harus mandiri dan berkelanjutan. Tidak bergantung kepada pihak lain. Bergantung kepada negara? Negara saja tak bisa urus dirinya sendiri. Kami ingin memberikan harapan dan mimpi kepada mereka. Mereka bisa lihat dengan jernih ada anak yang perlu disekolahkan. Oh, kalau istri ditinggalkan akan rewel juga. Jangan dibayangkan ini sebuah proyek besar dengan perencanaan. Tidak. Ini adalah sebuah program saya sebagai bagian masyarakat sipil yang ingin memanusiakan manusia.”

Noor Huda mengaku terinspirasi program serupa dari sebuah lembaga di Irlandia Utara. “Indonesia sudah (terjadi aksi teror) bom sejak tahun 2000-an. Selama ini kan negara hanya ngomong:”Kita akan melakukan begini, begini…”. Sudah 10 tahun ngomongnya akan melulu. Mungkin karena keinginan politik dan kepentingan yang bermain sehingga program seperti ini tak jalan. Nah saya ke Irlandia Utara, di sana ada sebuah program yang mengintegrasikan mantan kombatan (perang) (IRA) ke masyarakat. Saya terinspirasi dan mulai program itu.”

Program tersebut mencoba mengintegrasikan bekas kombatan Irish Republican Army atau Tentara Republik Irlandia (IRA) bersama masyarakat.

Peserta Program

Sejak 2007 berjalan, baru 10 bekas napi kasus terorisme yang ikut program ini. Tak mudah mengajak mereka, kata Huda. “Saya tak pernah mencari mereka. Kenapa? Kalau saya yang mencari (dan merekrut) mereka, dipikir nanti aku “nginteli” mereka. Nah makanya saya bilang, kalau mau membuka lembaran hidup baru, mari ikut saya. Kalau mau “main-main” ya kamu akan bertemu Densus (Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri). Tugasku sebagai bagian dari masyarakat sipil itu untuk dipercaya, tugas polisi untuk curiga.”

Kalau ragu, rawan kembali ikut gerakan terorisme. “Catatannya program saya ini, tak bisa menjamin orang-orang ini kembali ke aksi kekerasan. Ada 1 orang yang ikut program ini, Sri Puji. Dulu dia kelola tambak. Karena di tambak, interaksi dengan manusia terbatas. Dia kemudian diajak “bermain” lagi. Ya sudah gabung lagi. Jadi gagal. Program ini tak menjamin. Oleh sebab itu program ini tak saya sebut deradikalisasi tapi disengagement.”

Sri Puji ditangkap Densus  88 Anti Teror di Semarang, pertengahan Desember 2010. Ia dituduh menyembunyikan buron kasus terorisme, Mustofa alias Abu Tholut.

Beda nasib dengan Yusuf yang kini mengelola restoran Dapoer Bistik, dan menyusul berikutnya toko roti Dapoer Bakery dan tempat nongkrong Cafe Kongkow. “Kalau secara teknis saya menghandle, manajer dari ketiga usaha ini. Saya sebagai pengawas ketiga usaha tsb. Kalau untuk masalah teknis lainnya, dimana saya bisa difungsikan saya bisa ambil alih misalnya menjadi kasir atau kadang-kadang berada di dapur.”

Psikolog Universitas Diponegoro Semarang, Dian Veronika Sakti pernah meneliti kondisi psikologis tahanan di penjara. Kata dia, di sel napi merasa terasing dan tak berguna bagi masyarakat. Karenanya pemerintah lebih serius memperhatikan bekas napi terorisme pasca keluar penjara. Tanpa arahan, mereka rawan kembali terlibat aksi teror. “Dia akan kembali lagi ke kelompoknya. Kenapa seseorang atau individu mau bergabung dalam sebuah kelompok teroris, karena adanya unsur keterasingan. Ada nilai-nilai yang dimiliki individu tersebut dan itu tidak difasilitasi oleh lingkungan.”

Program rehabilitasi napi terorisme seperti yang dilakukan Yayasan Prasasti Perdamaian, adalah langkah yang jitu, kata Dian. “Jika program seperti ini dilakukan sungguh-sungguh itu secara signifikan, secara statistik sekitar 80 persen kemudian itu berhasil membangun kembali para napi untuk berinteraksi kembali dengan normal ke masyarakat. Ketika individu merasa diperhatikan dan dihargai dia akan menemukan maknanya kembali sebagai manusia. Ini jadi pengalaman subyektif bagi napi, bahwa dirinya berharga.”

Salah satu bekas napi kasus terorisme, Yusuf, merasakan betul dampak positif dari program ini. “Bagi orang yang mengetahui saya sebagai seorang teroris, maka sosialisasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain jadi lebih mudah. Selain itu dampak lainnya dari segi ekonomi saya bisa menafkahi keluarga. Ke depannya kita memiliki nilai yang baik dan berharga di mata keluarga dan lingkungan di tempat tinggal.”

Yusuf tak lagi pusing memikirkan aksi terorisme. Yang lebih penting baginya adalah menyajikan hidangan yang lezat untuk Dapoer Bistik yang dikelolanya. (MTBW/Foto: Koleksi pribadi)

Occupy Jakarta: Kerah Putih Menolak Kapitalisme

Gerakan menduduki bursa  saham atau lebih dikenal Occupy Wall Street tak sekadar terjadi di negeri Paman Sam. Gerakan sosial kelas menengah Amerika itu juga merembet ke Jakarta.  Occupy Jakarta, sudah berlangsung sejak 19 Oktober silam. Kalangan professional yang tak puas dengan sistem kapitalisme tersebut, ramai-ramai menduduki halaman belakang Bursa Efek Indonesia. Taufik Wijaya ikut bergabung bersama para pekerja. Mendengarkan aspirasi dan harapan mereka.


“Hidup 99 persen rakyat yang melawan!  Hidup warga dunia yang melawan!  Kawan-kawan sekalian. Kita sudah mulai Occupy Jakarta. Kita adalah wakil 99 persen warga negara yang sadar yang memulai aksi Occupy Jakarta,”  teriak salah satu pengunjuk rasa. Puluhan profesional beragam profesi menggelar unjuk rasa di belakang gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Rabu (19/10).

Mereka tak saling mengenal. Hanya warga biasa. Media social macam twitter dan facebook lah, yang menyatukan mereka. Selain pekerja swasta, aksi ini diikuti segelintir aktivis LSM lokal dan asing. Sebuah spanduk berbahasa asing dipajang. Bunyinya: ”End Capitalism: We Are the 99 Procent Indonesian. Occupy Jakarta”. Akhiri Kapitalisme: Kami Bagian dari 99 Persen Warga Indonesia. Duduki Jakarta. Aksi demonstrasi ini dijaga puluhan aparat keamanan.Sembilan puluh sembilan persen adalah simbol mayoritas masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan sistem kapitalisme. Para kapitalis atau pengusaha pemilik modal diwakili dengan angka 1 persen.

Seorang pengunjuk rasa berpakaian blouse hitam, maju membawa pengeras suara.  Katanya: “Kita berada di sini untuk menolak segala bentuk imperalisme dan monopoli oleh 1 persen populasi dunia. Kita menjadi bagian Occupy Wall Street pada 17 September 2011.”

Yang baru bicara tadi Sari Putri. Occupy Wall Street yang disebut Sari adalah sebuah gerakan massa di Amerika Serikat yang saat ini tengah berlangsung. Sejak 17 September lalu, ribuan demonstran menduduki Wall Street. Itu adalah nama kawasan di New York yang menjadi pusat bisnis dan bursa saham terbesar di dunia. Aksi ini kemudian dikenal dengan sebutan Occupy Wall Street. Mereka  mewakili mayoritas warga Amerika yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan asuransi sosial, dan naiknya harga-harga barang sebagai dampak krisis. Sementara pelaku bisnis raksasa yang dituding menjadi pemicu krisis mendapat dana talangan dari pemerintah.

Salah satu Inisiator Occupy Jakarta adalah Bob Sulaiman. Ia mengenakan kemeja lengan panjang putih, berdasi hitam dan celana panjang hitam. Direktur salah satu perusahaan minyak dan gas itu, mengatakan Occupy Jakarta terinspirasi dari Occupy Wall Street. “Ya memang terinspirasi. Tapi terinspirasi lebih pada memanfaatkan momentumnya. Bukan terinspirasi karena alasan yang sama. Karena di sana kelas menengahnya pun sudah banyak yang tak bekerja. Sudah merasakan dampaknya. Kalau di sini kan belum terasa sekali. Kita ingin membuktikan bahwa kapitalisme telah gagal. Lets move on. Lets change!. ”

Oleh sebab itu, kata Sari Putri, Bursa Efek Indonesia sebagai simbol kapitalisme, sengaja mereka duduki. “Karena itu adalah simbol penjualan saham, obligasi, currency dll. Dan kita tahu bahwa yang berhubungan dengan kapital itu ada di sini. Ini simbol financial.”

Terik matahari memanggang tubuh pengunjuk rasa. Mereka tak surut. Sambil duduk melingkar, demonstran bernyanyi bersama-sama,  lagu “Darah Juang. “Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar bunda relakan darah juang kami…”

Setiap peserta bebas bicara mengartikan kapitalisme dari sudut pandang masing-masing. “Hidup 99 persen. Hidup masyarakat yang melawan dominasi kapitalisme! Saya hadir di sini akan menyerukan tuntutan perempuan. Karena perempuan merasa tak pernah aman di tengah sistem kapitalisme saat ini. Sistem kapitalisme menentukan standar kecantikan kami. Sistem kapitalisme menentukan kami harus pakai apa. Bukan-bukan sistem ini yang perempuan mau..,” tegas Dian.

“Kawan-kawan semua kapitalisme di Indonesia lebih buruk dibanding negara asalnya. Karena kapitalisme  di Indonesia berkawin dengan oligarki politik. Meraup  hak para pekerja. Yang menyebabkan politik upah murah terjadi,” ujar peserta lainnya.

Intinya, mereka menilai sistem ekonomi kapitalisme telah merugikan. Dan perlu diganti dengan sistem ekonomi lain yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.

“Duduki BEI, maskotnya adalah 99 persen melawan. Jadi kalau ada yang mau datang atas nama diri sendiri, organisasi sendiri….,” seru seorang demonstran. Gerakan duduki Bursa Efek Indonesia, kata Bob Sulaiman, rencananya berlangsung selama sebulan hingga  19 November nanti. “Kita ingin bangunkan kelas menengah. Para pemikir. Kalau kita tak di sini mereka tak akan melek. Saya bukan ahli ekonomi. Kita hanya punya ide. Kita buka jalan pemikiran-pemikiran bisa masuk. Bagaimana kita bisa berubah di masa datang. Itu saja,” paparnya.

Quo Vadis Occupy Jakarta?

Aktivitas bisnis di SCBD Sudirman, Jakarta baru berdenyut. Kamis pagi (20/10)   sejumlah pekerja lokal dan asing, mulai menyambangi kantor mereka. Gedung Bursa Efek Indonesia, berdiri di pusat bisnis terpadu itu

Di halaman belakang pusat pasar saham nasional itu, tiga orang tengah sibuk memasang spanduk. Ini hari kedua gerakan duduki Bursa Efek atau Occupy Jakarta. . Saya menemui salah satu pengunjuk rasa “Saya Pitono Adi. Bapak rumah tangga. Saya bekerja lepas sebagai penulis,” ujarnya.

Istrinya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Bapak dua anak ini mengaku ekonomi rumah tangganya relatif mapan. Ia ikut bergabung dalam Occupy Jakarta, karena gundah dengan situasi sosial-ekonomi yang timpang. Ajakan bergabung muncul dari situs jejaring sosial yang ia baca.

Kata Pitono sistem kapitalisme membuat biaya pendidikan dan kesehatan melonjak. Kaum miskin semakin sulit mengakses dua kebutuhan itu. Kapitalisme melahirkan ketidakadilan.  “Kapitalisme ciri utamanya menurut saya penguasaan segelintir orang atas sebagian besar sumber daya kehidupan masyarakat. Menurut saya sedemikian parah 99 persen warga yang tak bisa mengakses pelayanan publik yang baik, pelayanan kesehatan yang baik,” jelas Pitono. Dia beralasan  bergabung di Occupy Jakarta karena  punya kepentingan khususnya dalam pendidikan. “Itu supaya ke depan biaya pendidikan bisa di akses semua lapisan masyarakat…”

Sari Putri adalah salah satu penggagas Occupy Jakarta. Dia bekerja di salah satu sekolah asing  sebagai ahli gizi anak-anak. Manager tersebut menjelaskan  tujuan  gerakan. “Memberikan pendidikan yang jujur kepada rakyat  bahwa selama ini kita hidup dalam ilusi. Misalnya industri sektor riil kita dihajar produk luar negeri dengan harga murah. Pertanian kita dihajar juga, kita itu negara agraris tapi masih impor. Seperti beras. Sekarang garam. Bayangkan garam mesti impor. Kita ini kan negara maritim? ”

Sari menilai  sistem kapitalisme belum berpihak kepada mayoritas pekerja.  “Jadi dimulai dengan penemuan-penemuan kita pekerja tak nyaman. Pekerja yang merasa kurang dihargai. Penghargaan kurang. Upah tak mengacu kepada UU No 13/2003 ketika pasal 92 mengatakan upah harus sejalan dengan kemampuan perusahaan. Jadi kalau perusahaan untung semakin besar, itu mestinya sejalan dengan itu. Tetapi ini tidak, hanya berdasarkan sebagai inflasi.”

Lewat perusahaan tambang asing yang beroperasi di nusantara, kapitalisme sukses menghisap kekayaan alam  Indonesia. Kembali Sari Putri. “Yang lagi ramai sekarang Freeport. Itu berapa ton emas yang kabur dibawa ke luar negeri. Padahal emas itu cadangannya terbesar mungkin di dunia. Dan gak ada yang lebih berharga di dunia ini. Cuma dua hal dalam ekonomi sumber aset itu minyak dan emas. Nah kalau emas dan minyak dikuasai asing untuk rakyat kita apa? Hanya jadi pekerja, kuli saja. Contohnya di Freeport. Akhirnya apa? Kapitalisme itu melahirkan kekerasan dan intimidasi.”

Intinya sistem kapitalisme lebih banyak mudharatnya. Untuk itu, tegasnya perlu ditolak. Lewat Occupy Jakarta Sari berharap para pemikir atau ahli ekonomi ikut bergabung. Menyampaikan gagasan dan merumuskan sistem ekonomi baru yang lebih adil bagi 99 persen, mayoritas rakyat.   “Nasib kita itu harus kita ubah. Bagaimana caranya? yang kita lawan ini kekuatan besar. Kita tak bicara gulingkan presiden kita tak bicara reshuffle, we don’t care about that! Itu gak ngefek bagi kesejahteraan yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Kalau sistem (kapitalisme-red) itu  masih dipertahankan).”

Bagi pemerhati ekonomi, Yanuar Rizky gerakan anti Wall Street yang sudah mendunia diperkirakan belum akan berdampak  ke Indonesia. Meski dia tak menampik gerakan menolak kapitalisme, sudah mulai menggeliat di sebagian kelas menengah. “Sebagian kecil kelas menengah ya. Karena sebagian kecil kelas menengah kita juga menikmati euforia pasar keuangan kita yang masih bagus. Jadi artinya, bahwa upah kita rendah, bahwa kita dalam tanda petik itu dikuasai oleh sistem neo-liberalisme, isu-isu itu. Itu iya. Tapi di masyarakat banyak itu sudah terlalu retorika. Karena, kalau hidup dalam upah murah, hidup dalam ketidakpastian itu sudah sehari-hari mereka. Seperti yang saya bilang tadi, di Eropa tidak biasa seperti itu.”

Meski gerakan Occupy Jakarta diicibir dan diragukan mampu menggulingkan sistem kapitalisme, Sari Putri tak goyah. Ia yakin meski hari ini tak tumbang, kelak sistem itu akan hancur dengan sendirinya.  “Memang berat ya. Membuat kita tidak yakin, akan (kemampuan -red) diri kita sendiri. Kita tahu sejarah itu dimulai dari hal-hal yang skeptis. Dulu pun kita tak yakin manusia bisa ke bulan atau terbang. Its Ok.  Itu dinamika.”

Kampanye menolak kapitalisme terus mereka suarakan. Sari, Pitono dan pekerja lainnya bertekad akan menduduki Bursa Efek Indonesia selama satu bulan! “Pendudukan membutuhkan kehadiran bukan klik di FB (Facebook). Kemudian bersama kawan-kawan lain yang hadir merumuskan gagasan yang bisa membuat gerakan ini bertahan dan membesar,” tegas Pitono.

Akankah gerakan menumbangkan sistem kapitalisme yang telah menggurita itu membesar dan mendapat dukungan? “Hidup 99 persen rakyat yang melawan! (hidup…) Hidup warga dunia yang melawan!” teriak seorang demonstran. (MTBW)


Suap di Penjara

 Siapa yang tak tahu kalau ada suap di penjara? Terpidana kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan jadi bukti terakhir. Sukses puluhan kali keluar masuk penjara Markas Komando Brimob, Depok, berkat uang pelicin ke sipir dan kepala penjara hingga ratusan juta rupiah. Kasus Gayus menunjukkan masih rentannya penjara dari praktik suap ini. Karya  yang disiarkan di Rubrik Saga KBR68H pada  25 November 2010 pukul 7. 45- 8.00 WIB  ini memenangkan penghargaan jurnalistik Adinegoro 2010 kategori liputan mendalam radio. Naskah ini sebelumnya telah disunting.

Suasana di penjara Salemba, Jakarta Timur pada 18 November 2010. Foto:M.Taufik Budi Wijaya

Malam baru saja singgah di Matraman, Jakarta Timur. Di halaman  salah satu rumah, seorang bertubuh bongsor, bertelanjang dada  dan  berkulit  gelap tengah mencuci motor. Sebut saja namanya Codet.  Lelaki 38 tahun ini  minta nama aslinya tak disebutkan. Tahun lalu, bekas residivis kasus narkoba itu baru menghirup udara bebas.  “Saya masuk penjara tahun 2003, bebas pada 15 November 2004. Saat itu saya masuk di Salemba, kemudian dioper ke penjara Tangerang Baru. Tahun 2007 saya ditangkap lagi oleh Polda Jakarta, pada Juni 2009 saya bebas. Tapi bebas potongan bersyarat, saya masih wajib lapor.”

Berada di penjara hampir 4 tahun membuat Codet jadi saksi praktik suap di balik jeruji. Di Penjara Salemba misalnya, napi yang ingin menyalurkan kebutuhan biologis mesti menyuap sipir puluhan  ribu rupiah. “Kita wajib bayar 50 ribu untuk sewa tempat itu. Itu di kamar mandi. Nah kalau di Penjara Polda, bayar 500 ribu. Tempatnya di ruangan rumah sakit yang tak terpakai. Itu sewa kamar buat yang berduit dan yang mampu bayar ke ‘bapak’-nya saja.” ‘Bapak’ yang dimaksud Codet adalah sipir penjara yang bertugas.

Praktik pungutan liar berlangsung pula saat  ada keluarga atau tamu yang datang membesuk. Codet yang pernah menghuni sel di Blok Q  Penjara Salemba, bercerita. “Pungli di 4 pintu. Satu pintu Rp 2.000,- Kemudian sipir yang panggil napi yang akan dikunjungi, dibayar Rp 5.000,- Biaya administrasi untuk menjenguk Rp 10.000,-“ tutur Codet.

Bagaimana kalau  di penjara Kepolisian Jakarta? “Sewa baju tahanan saja pada 2007 sebesar Rp 50.000,- Baju yang warna oranye itu,” lanjutnya. Kalau tidak bisa bayar sewa baju, maka pertemuan hanya bisa lewat telfon. “Nggak bisa pegang-pegangan,” kata Codet.

Jelang bebas dari penjara Salemba, Jakarta pada pertengahan 2009, Codet harus menyuap petugas penjara hingga jutaan rupiah. “Saya bayarlah, daripada kena oper ke penjara lain. Saya minta bantuan ‘bapak’-nya supaya vonis saya ‘dipegangin’. Bayarlah Rp 800.000,- sampai saya bebas. Tidak dioper-oper sampai akhirnya bebas dari Salemba.” Total uang yang dikeluarkan Codet untuk membayar potongan bersyarat adalah Rp 2,5 juta.

Uang Bicara, Uang Punya Kuasa

“Saya ditahan selama 2 tahun 7 bulan. Pemerintah lewat pengadilan menyebarkan perasaan kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah. Menerbitkan bulletin “Independen” dari Aliansi Jurnalis Independen, AJI. Bulletin tanpa SIUP.”

Ahmad Taufik, wartawan Majalah TEMPO divonis pengadilan pada 1995. Pendiri Aliansi Jurnalis Independen, AJI  yang bebas 1997 tersebut lantas ditahan di berbagai tempat. Mulai dari penjara kepolisian Jakarta, Salemba, Cipinang,  sampai penjara Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Di penjara, tutur Taufik, uang bicara  dan  punya kuasa. “Mau ngapain saja bisa dilakukan. Ekstasi, main judi, bisa di dalam. Semua tentu ada sogokan kepada para petugas,” tambah Taufik.

Dan itu dimulai sejak hari pertama seseorang masuk penjara. “Ketika orang pertama mulai ditahan, itu sudah dimulai. Mulai ada penempatan kamar. Dia di mana, bayar berapa.” Menurut penulis buku Penjara, The Untold Stories ini,  nilai sewa kamar tahanan di Penjara Salemba  pada 1990-an bervariasi. “Kalau dulu, saya itu masih murah. Blok K Salemba itu Rp 300.000-3 juta. Kalau sekarang di atas Rp 5.000.000.”

Untuk berhubungan intim  lain lagi tarif suapnya, kata Ahmad Taufik. ”Dulu di kantor tata usaha, sampai ruangan diesel. Itu yang paling murah. Dulu Rp 50.000,- tidak pakai lampu, hanya lilin dan ruangannya panas. Ada yang pakai kamar dan ada sofanya. Kalau sekarang satu jam itu Rp 400.000,- untuk sewa kamar.”

Napi butuh kenikmatan duniawi, sipir dan kepala penjara butuh uang. Klop! Praktik suap pun selalu tumbuh subur tanpa kenal musim. “Di rutan atau LP Itu seperti kerajaan sendiri. Mereka punya otonomi dan tak ada tangan yang menyentuh ke dalam,” kata Taufik. Sayangnya Kepala Rumah Tahanan Salemba Toro tak bisa dimintai tanggapannya soal tudingan pungli dan suap di balik jeruji penjara.

Upaya Pembersihan

Pasangan kekasih itu terlihat mesra.  Mereka duduk berhadapan di sudut ruang kunjungan tamu, salah satu penjara. Tangan kiri sang lelaki, sesekali mendekap pundak sang kekasih. Entah apa yang bicarakan. Adegan tersebut terekam secara langsung di layar televisi yang dipasang di ruang Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Untung Sugiono.

Petugas Ditjen Lapas ini tengah menjelaskan tayangan hasil bidikan kamera pengawas atau CCTV  di 6 penjara di Jakarta yang langsung terkoneksi dengan jaringan di Kantor Ditjen Lapas.  Namun, saat didemonstrasikan pada pertengahan November 2010, tayangan pada  2 penjara, satu diantaranya di penjara Kelas I Cipinang tak nampak.

Menurut Dirjen Lapas, Untung Sugiono, pemasangan kamera CCTV  di penjara  sebagai salah satu upaya untuk bersihkan praktik suap dan korupsi.  “Saya tak mengatakan LP saya bersih dari pungli. Soal modus pungli dari kunjungan atau layanan seks dan lainnya, saya tidak mengatakan itu bersih. Inilah PR bagi saya dan jajaran untuk perangi ini.”

Pola dan Pelaku Suap

Penelitian yang dilansir lembaga pemantau korupsi, ICW pada 2001 menyebutkan ada 5 pola suap dan

korupsi di Hotel Prodeo. Penelitian digelar di penjara 6 kota besar di Jakarta, Medan, Surabaya, Jogjakarta, Makasar dan Samarinda. Praktik haram ini berlangsung mulai dari pemberian perlakuan dan fasilitas khusus dalam tahanan, pemberian jasa keamanan,  pemberian remisi, pungutan untuk tamu atau pengunjung sampai pemberian izin keluar dari penjara.

Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho mengatakan,”Pola korupsi pemberian izin dari rutan atau lapas ini misalnya sering diselewengkan. Misalnya cuti mengunjungi keluarga atau menikahkan keluarga dekat. Atau izin berobat atau sakit, ini seringkali disimpangkan dan menjadi pola untuk napi keluar penjara.”

Modus itulah yang dipakai terpidana kasus suap, Arthalita Suryani dan terpidana korupsi, Hamka Yamdhu saat mengunjungi keluarganya di Lampung dan Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Langkah serupa ditiru terdakwa kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan. Sejak Juli 2010 atau sebanyak 68 kali Gayus keluar-masuk penjara Markas Komando Brimob, Depok. Agar aksinya berjalan mulus, bekas pegawai Ditjen Pajak ini menyuap Kepala Penjara Mako Brimob dan anak buahnya senilai lebih dari 300 juta rupiah. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Gayus kepergok pewarta foto, saat tengah menyaksikan pertandingan tenis internasional di Bali.

Siapa saja yang terlibat suap dan korupsi di bui?  Banyak, kata Emerson Yuntho. “Yang pertama adalah sipir atau petugas penjara. Kedua, jajaran Kemenkumham mulai dari pusat sampai kantor wilayah. Ketiga, napi sendiri. Sipir kerap jadi operator atau pihak yang ambil inisiatif untuk praktek suap ini.Dan calo ya. Kita masih ingat ada kasus sel khusus koruptor dimana ada calo yang bisa memfasilitasi penyediaan sel sel khusus bagi terpidana korupsi.

Temuan ICW tersebut dikuatkan penelitian LSM Pusat Studi Penahanan  atau Center for Detention Studies, CDS pada 2007 di sejumlah penjara Jakarta dan Tangerang.  Deputy Direktur III CDS, Gatot Goei mengatakan,”Kalau angkanya bervariasi ya, misalnya kalau masyarakat yang akan berkunjung itu habiskan uang Rp 50.000,-  sampai Rp 100.000,- Dan itu terjadi sampai sekarang. Dan untuk urus potongan bersyarat, bayar Rp 2-3 juta, bahkan sampai 5 juta rupiah.”

Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkumham, Untung Sugiono mengaku telah berupaya keras untuk mencegah praktik pungli dan suap. Selain pemasangan kamera pengawas CCTV di sejumlah penjara, upaya lain dengan peningkatan pengawasan di tempat-tempat yang rentan pungli dan suap.

Sanksi tegas  kepada sipir atau kepala penjara yang diduga terlibat praktik korup dan kolutif , kata Untung tak sungkan diberikan.  Namun dalam prakteknya, sanksi tegas,  tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Deputy Direktur III CDS, Gatot Goei meminta ketegasan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dan Dirjen Lapas, Untung Sugiono memecat pegawainya yang terlibat suap dan pungli di penjara. (Fik| Foto:M.Taufik Budi Wijaya)