Suap di Penjara

 Siapa yang tak tahu kalau ada suap di penjara? Terpidana kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan jadi bukti terakhir. Sukses puluhan kali keluar masuk penjara Markas Komando Brimob, Depok, berkat uang pelicin ke sipir dan kepala penjara hingga ratusan juta rupiah. Kasus Gayus menunjukkan masih rentannya penjara dari praktik suap ini. Karya  yang disiarkan di Rubrik Saga KBR68H pada  25 November 2010 pukul 7. 45- 8.00 WIB  ini memenangkan penghargaan jurnalistik Adinegoro 2010 kategori liputan mendalam radio. Naskah ini sebelumnya telah disunting.

Suasana di penjara Salemba, Jakarta Timur pada 18 November 2010. Foto:M.Taufik Budi Wijaya

Malam baru saja singgah di Matraman, Jakarta Timur. Di halaman  salah satu rumah, seorang bertubuh bongsor, bertelanjang dada  dan  berkulit  gelap tengah mencuci motor. Sebut saja namanya Codet.  Lelaki 38 tahun ini  minta nama aslinya tak disebutkan. Tahun lalu, bekas residivis kasus narkoba itu baru menghirup udara bebas.  “Saya masuk penjara tahun 2003, bebas pada 15 November 2004. Saat itu saya masuk di Salemba, kemudian dioper ke penjara Tangerang Baru. Tahun 2007 saya ditangkap lagi oleh Polda Jakarta, pada Juni 2009 saya bebas. Tapi bebas potongan bersyarat, saya masih wajib lapor.”

Berada di penjara hampir 4 tahun membuat Codet jadi saksi praktik suap di balik jeruji. Di Penjara Salemba misalnya, napi yang ingin menyalurkan kebutuhan biologis mesti menyuap sipir puluhan  ribu rupiah. “Kita wajib bayar 50 ribu untuk sewa tempat itu. Itu di kamar mandi. Nah kalau di Penjara Polda, bayar 500 ribu. Tempatnya di ruangan rumah sakit yang tak terpakai. Itu sewa kamar buat yang berduit dan yang mampu bayar ke ‘bapak’-nya saja.” ‘Bapak’ yang dimaksud Codet adalah sipir penjara yang bertugas.

Praktik pungutan liar berlangsung pula saat  ada keluarga atau tamu yang datang membesuk. Codet yang pernah menghuni sel di Blok Q  Penjara Salemba, bercerita. “Pungli di 4 pintu. Satu pintu Rp 2.000,- Kemudian sipir yang panggil napi yang akan dikunjungi, dibayar Rp 5.000,- Biaya administrasi untuk menjenguk Rp 10.000,-“ tutur Codet.

Bagaimana kalau  di penjara Kepolisian Jakarta? “Sewa baju tahanan saja pada 2007 sebesar Rp 50.000,- Baju yang warna oranye itu,” lanjutnya. Kalau tidak bisa bayar sewa baju, maka pertemuan hanya bisa lewat telfon. “Nggak bisa pegang-pegangan,” kata Codet.

Jelang bebas dari penjara Salemba, Jakarta pada pertengahan 2009, Codet harus menyuap petugas penjara hingga jutaan rupiah. “Saya bayarlah, daripada kena oper ke penjara lain. Saya minta bantuan ‘bapak’-nya supaya vonis saya ‘dipegangin’. Bayarlah Rp 800.000,- sampai saya bebas. Tidak dioper-oper sampai akhirnya bebas dari Salemba.” Total uang yang dikeluarkan Codet untuk membayar potongan bersyarat adalah Rp 2,5 juta.

Uang Bicara, Uang Punya Kuasa

“Saya ditahan selama 2 tahun 7 bulan. Pemerintah lewat pengadilan menyebarkan perasaan kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah. Menerbitkan bulletin “Independen” dari Aliansi Jurnalis Independen, AJI. Bulletin tanpa SIUP.”

Ahmad Taufik, wartawan Majalah TEMPO divonis pengadilan pada 1995. Pendiri Aliansi Jurnalis Independen, AJI  yang bebas 1997 tersebut lantas ditahan di berbagai tempat. Mulai dari penjara kepolisian Jakarta, Salemba, Cipinang,  sampai penjara Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Di penjara, tutur Taufik, uang bicara  dan  punya kuasa. “Mau ngapain saja bisa dilakukan. Ekstasi, main judi, bisa di dalam. Semua tentu ada sogokan kepada para petugas,” tambah Taufik.

Dan itu dimulai sejak hari pertama seseorang masuk penjara. “Ketika orang pertama mulai ditahan, itu sudah dimulai. Mulai ada penempatan kamar. Dia di mana, bayar berapa.” Menurut penulis buku Penjara, The Untold Stories ini,  nilai sewa kamar tahanan di Penjara Salemba  pada 1990-an bervariasi. “Kalau dulu, saya itu masih murah. Blok K Salemba itu Rp 300.000-3 juta. Kalau sekarang di atas Rp 5.000.000.”

Untuk berhubungan intim  lain lagi tarif suapnya, kata Ahmad Taufik. ”Dulu di kantor tata usaha, sampai ruangan diesel. Itu yang paling murah. Dulu Rp 50.000,- tidak pakai lampu, hanya lilin dan ruangannya panas. Ada yang pakai kamar dan ada sofanya. Kalau sekarang satu jam itu Rp 400.000,- untuk sewa kamar.”

Napi butuh kenikmatan duniawi, sipir dan kepala penjara butuh uang. Klop! Praktik suap pun selalu tumbuh subur tanpa kenal musim. “Di rutan atau LP Itu seperti kerajaan sendiri. Mereka punya otonomi dan tak ada tangan yang menyentuh ke dalam,” kata Taufik. Sayangnya Kepala Rumah Tahanan Salemba Toro tak bisa dimintai tanggapannya soal tudingan pungli dan suap di balik jeruji penjara.

Upaya Pembersihan

Pasangan kekasih itu terlihat mesra.  Mereka duduk berhadapan di sudut ruang kunjungan tamu, salah satu penjara. Tangan kiri sang lelaki, sesekali mendekap pundak sang kekasih. Entah apa yang bicarakan. Adegan tersebut terekam secara langsung di layar televisi yang dipasang di ruang Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Untung Sugiono.

Petugas Ditjen Lapas ini tengah menjelaskan tayangan hasil bidikan kamera pengawas atau CCTV  di 6 penjara di Jakarta yang langsung terkoneksi dengan jaringan di Kantor Ditjen Lapas.  Namun, saat didemonstrasikan pada pertengahan November 2010, tayangan pada  2 penjara, satu diantaranya di penjara Kelas I Cipinang tak nampak.

Menurut Dirjen Lapas, Untung Sugiono, pemasangan kamera CCTV  di penjara  sebagai salah satu upaya untuk bersihkan praktik suap dan korupsi.  “Saya tak mengatakan LP saya bersih dari pungli. Soal modus pungli dari kunjungan atau layanan seks dan lainnya, saya tidak mengatakan itu bersih. Inilah PR bagi saya dan jajaran untuk perangi ini.”

Pola dan Pelaku Suap

Penelitian yang dilansir lembaga pemantau korupsi, ICW pada 2001 menyebutkan ada 5 pola suap dan

korupsi di Hotel Prodeo. Penelitian digelar di penjara 6 kota besar di Jakarta, Medan, Surabaya, Jogjakarta, Makasar dan Samarinda. Praktik haram ini berlangsung mulai dari pemberian perlakuan dan fasilitas khusus dalam tahanan, pemberian jasa keamanan,  pemberian remisi, pungutan untuk tamu atau pengunjung sampai pemberian izin keluar dari penjara.

Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho mengatakan,”Pola korupsi pemberian izin dari rutan atau lapas ini misalnya sering diselewengkan. Misalnya cuti mengunjungi keluarga atau menikahkan keluarga dekat. Atau izin berobat atau sakit, ini seringkali disimpangkan dan menjadi pola untuk napi keluar penjara.”

Modus itulah yang dipakai terpidana kasus suap, Arthalita Suryani dan terpidana korupsi, Hamka Yamdhu saat mengunjungi keluarganya di Lampung dan Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Langkah serupa ditiru terdakwa kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan. Sejak Juli 2010 atau sebanyak 68 kali Gayus keluar-masuk penjara Markas Komando Brimob, Depok. Agar aksinya berjalan mulus, bekas pegawai Ditjen Pajak ini menyuap Kepala Penjara Mako Brimob dan anak buahnya senilai lebih dari 300 juta rupiah. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Gayus kepergok pewarta foto, saat tengah menyaksikan pertandingan tenis internasional di Bali.

Siapa saja yang terlibat suap dan korupsi di bui?  Banyak, kata Emerson Yuntho. “Yang pertama adalah sipir atau petugas penjara. Kedua, jajaran Kemenkumham mulai dari pusat sampai kantor wilayah. Ketiga, napi sendiri. Sipir kerap jadi operator atau pihak yang ambil inisiatif untuk praktek suap ini.Dan calo ya. Kita masih ingat ada kasus sel khusus koruptor dimana ada calo yang bisa memfasilitasi penyediaan sel sel khusus bagi terpidana korupsi.

Temuan ICW tersebut dikuatkan penelitian LSM Pusat Studi Penahanan  atau Center for Detention Studies, CDS pada 2007 di sejumlah penjara Jakarta dan Tangerang.  Deputy Direktur III CDS, Gatot Goei mengatakan,”Kalau angkanya bervariasi ya, misalnya kalau masyarakat yang akan berkunjung itu habiskan uang Rp 50.000,-  sampai Rp 100.000,- Dan itu terjadi sampai sekarang. Dan untuk urus potongan bersyarat, bayar Rp 2-3 juta, bahkan sampai 5 juta rupiah.”

Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkumham, Untung Sugiono mengaku telah berupaya keras untuk mencegah praktik pungli dan suap. Selain pemasangan kamera pengawas CCTV di sejumlah penjara, upaya lain dengan peningkatan pengawasan di tempat-tempat yang rentan pungli dan suap.

Sanksi tegas  kepada sipir atau kepala penjara yang diduga terlibat praktik korup dan kolutif , kata Untung tak sungkan diberikan.  Namun dalam prakteknya, sanksi tegas,  tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Deputy Direktur III CDS, Gatot Goei meminta ketegasan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dan Dirjen Lapas, Untung Sugiono memecat pegawainya yang terlibat suap dan pungli di penjara. (Fik| Foto:M.Taufik Budi Wijaya)

Iklan

Adinegoro dan Cerita Dibalik Suap di Penjara

Ketua Dewan Pers Bagir Manan (kiri) menyerahkan penghargaan Anugerah Adinegoro 2010 kepada enam wartawan (dari kiri) Ade Rahmawati Devi ( Koran Jakarta), Primus Dorimulu ( Investor Daily), Susanto ( Media Indonesia), M Taufik Budi Wijaya ( KBR 68 H), Titin Rosmasari ( Trans 7) dan Gatot Eko Cahyono ( Suara Pembaruan) pada peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2011 di Aula El Tari, Kupang, NTT, Rabu (9/2). Foto:ANTARA

Selasa, 25 Januari 2011 petang. Saya  berjalan menuju tangga lantai 1 ruang redaksi KBR68H.Di tengah titian tangga, salah satu rekan  Fuad Bachtiar berceloteh dari balik pintu ruang rapat redaksi.  “Nah, nih orangnya…,” katanya sambil tersenyum.  Fuad dan sejumlah rekan redaksi saat itu  tengah menghadiri rapat redaksi . “Ada apa sih? “, tanya saya penuh selidik  di ruang rapat.  Wajah  teman-teman  sumringah. Koordinator liputan Doddy Rosadi  mengabarkan  salah satu karya jurnalistik saya memenangkan penghargaan jurnalistik Adinegoro  dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Masa sih?” pikir saya setengah tak percaya.  Mas Heru Hendratmoko , Direktur Program KBR68H lantas  menyerahkan dua lembar kertas faksimili berkepala surat Pengurus Pusat PWI.  Saya lantas membaca salah satu lembar surat bertanggal 24 Januari 2010. Isinya  karya jurnalistik  saya  bertajuk “Suap di Penjara” ditetapkan dewan juri sebagai pemenang  Anugerah Adinegoro 2010  untuk kategori liputan mendalam media radio. Bingung, setengah tak percaya  dan bercampur senang, perasaan itu  jadi satu.  Selain  karya tersebut, saya mengirimkan  1 karya jurnalistik lainnya  kepada panitia  Anugerah Adinegoro 2010, “Vila Bodong Para Penggede”.  Karya  yang mengulas praktik pembangunan vila tak berizin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat tersebut juga pernah mendapat  penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta  tahun 2010 untuk kategori  investigasi radio.

Menurut  penjelasan dewan juri yang terdiri dari Indrawadi  Tamin ( Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul), Artini Suparmo (wartawan senior  sekaligus Direktur Tesis  di London Scholl Public Relations) dan Helena Olli Waharsono (praktisi media radio)  penilaian ketat dilakukan terhadap lima karya lain, yaitu “Vila Bodong Para Penggede” (KBR 68 H/Green Radio), “Laporan Kelangkaan Gula” (SMART FM), “Sumeh”, “Bertahan di Tengah Badai Budaya Asing” (Radio Mayangkara), dan “Membekuk Pedagang Harimau Sumatera” (KBR68H Jambi).  “Suap di Penjara” mengumpulkan nilai  171,1 sehingga dinyatakan sebagai pemenang dengan menyisihkan 15 karya jurnalistik lain yang masuk ke meja panitia.

Salah seorang juri, Indrawadi Tamin, seperti dikutip  laman  ANTARA  mengatakan materi “Suap di Penjara”  mengangkat tema yang aktual dan membuktikan bahwa radio dekat dengan masyarakat. “Penyajiannya radio banget,” kata juri lainnya, Artini Supomo, dengan menjelaskan bahwa gaya jurnalistik yang digunakan memang memakai pendekatan jurnalistik radio. “Penyampaiannya bercerita sehingga membuat pendengar terlena serta menggugah rasa ingin tahu untuk mendengar terus sampai selesai,” timpal  Helena Olli.

Uang Punya Kuasa  di Hotel Prodeo

Feature radio “Suap di Penjara”  disiarkan di program perbincangan “Sarapan Pagi”, rubrik “Saga” KBR 68H pada 25 November 2010 pukul 7. 45- 8.00 WIB.   Sebelum disiarkan naskah ini disunting  editor  Citra Prastuti. Sementara narasi dibacakan Vivi Zabki.  Kepada mereka  saya patut berterima kasih.  Proses reportase dan menulis dikerjakan  selama 3 hari.  Kesulitan yang dialami selama menggarap laporan ini  diantaranya masih  tertutupnya pihak Penjara Salemba dan Cipinang, Jakarta untuk diwawancarai.  Permohonan wawancara via telepon  hingga datang langsung ke kantor  kepala penjara  untuk mendapat jawaban,  tak digubris.

Laporan mendalam sekitar 15 menit ini terdiri dari dua bagian.  Bagian pertama mengupas kesaksian kehidupan di penjara  dimata  bekas seorang resedivis narkoba dan tahanan politik. “Money talk (uang yang menentukan). Mau ngapaian saja bisa dilakukan (di penjara). Bahkan transaksi-transaksi bisnis kotor juga terjadi di dalam. Pembuatan ekstasi, orang main judi bisa di dalam. Semua tentu ada sogokan kepada para petugas. Itu lengkap mulai dari kepala (penjara) sampai bawahan (sipir) ” jelas Ahmad Taufik, salah satu nara sumber.

Bagian kedua mengulas langkah yang telah dilakukan Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM membenahi penjara dari praktik suap dan korupsi. Di bagian ini juga  dikupas hasil kajian dan penelitian LSM anti korupsi ICW dan LSM Center for Detention Studies (CDS)  atau Pusat Studi Penahanan seputar  cara-cara  yang dipakai  sipir, napi dan kepala penjara  menyuburkan praktek suap di hotel prodeo. “Kalau angka (suap) -nya bervariasi ya, misalnya kalau masyarakat yang akan berkunjung (ke penjara) itu habiskan uang Rp 50 ribu  sampai Rp 100 ribu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Dan untuk urus PB (Potongan Bersyarat) itu bayar Rp2-3 juta rupiah, bahkan sampai 5 juta rupiah) ,” beber Deputy Direktur III CDS, Gatot Goei.

Berawal dari Gayus

Ide laporan jurnalistik ini berawal dari “kegeraman” saya terhadap kasus mafia pajak dan mafia hukum terpidana Gayus Tambunan.  Sebelum divonis 7 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bekas pegawai Ditjen Pajak  Kementerian Keuangan itu mengaku bisa keluar masuk dari penjara Markas Komando Brimob Kelapa Dua,  Depok untuk menikmati kesenangan duniawi.  Koruptor tersebut bebas melenggang karena berhasil menyuap  Kepala Rumah Tahanan Negara Badan Reserse Kriminal Polri, Kompol Iwan Siswanto dan anak buahnya. Tercatat Gayus  68 kali keluar masuk sel!  Praktik  haram ini jelas  bukan cerita baru. Kasus Gayus, ibarat puncak  dari gunung es. Masih banyak kasus suap di penjara lainnya yang  tak terungkap.

Lewat  karya “Suap di Penjara”  saya berharap pembenahan di penjara  dari praktik pungli, suap dan korupsi terus dilakukan lembaga terkait. Selayaknya penjara menjadi  tempat terpidana berefleksi dan menyadari  kesalahan yang pernah mereka lakukan. Bukan sebaliknya penjara sebagai tempat baru  untuk melakukan tindak pidana  sekaligus menjadi  surga bagi  napi yang berduit.

Utan Kayu,  Jakarta, 21 Februari 2011

(Fik| Foto: ANTARA)